Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara ini menjadi wadah akademik untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berkeadilan, serta berlandaskan prinsip negara hukum.

Kuliah umum ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo Utara di bawah kepemimpinan Rektor Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum, Vicky Ibrahim, S.H., M.H., yang sekaligus menyampaikan sambutan kepada peserta.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua pemateri dari latar belakang praktisi dan akademisi, yaitu Ricky Lasoma, S.H., sebagai pemateri dari kalangan praktisi, dan Dr. H. Marwan Djafar, S.H., M.H., sebagai pemateri dari kalangan akademisi. Jalannya diskusi dipandu oleh Dion R. Ibrahim selaku moderator, dengan dukungan Aprilia Poetry R. Moh selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum, Vicky Ibrahim, S.H., M.H., menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, serta penyampaian gagasan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan solusi terhadap berbagai persoalan hukum dan pemerintahan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, harus mampu menjadi mitra strategis dalam membangun budaya hukum dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Mahasiswa hukum tidak cukup hanya memahami teori di ruang perkuliahan, tetapi juga harus mampu mengkaji persoalan hukum dan menawarkan solusi yang berlandaskan prinsip negara hukum,” demikian pesan yang ditekankan dalam sambutan Dekan Fakultas Hukum.

Lebih lanjut, kuliah umum ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog akademik yang mempertemukan perspektif praktis dan teoritis mengenai hubungan antara hukum, kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami penerapan prinsip negara hukum dalam praktik serta pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kehadiran pemateri dari unsur praktisi dan akademisi memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dalam memahami persoalan tata kelola pemerintahan dari berbagai sudut pandang. Perspektif praktisi memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik, sedangkan perspektif akademisi memperkuat pemahaman konseptual dan analitis terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan.

Selain memperkuat kapasitas akademik mahasiswa, kegiatan ini juga menjadi wujud kontribusi BEM Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara dalam menghadirkan forum intelektual yang relevan dengan dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam merespons persoalan hukum yang terjadi di daerah.

Dekan Fakultas Hukum turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya jajaran panitia dan BEM Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara yang telah berinisiatif menghadirkan kegiatan akademik yang edukatif dan konstruktif.

Melalui kuliah umum ini, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara berharap dapat terus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu hukum serta mendorong terbangunnya sinergi antara dunia akademik, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara berkomitmen untuk terus mencetak generasi sarjana hukum yang kritis, profesional, dan berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, penguatan negara hukum, dan penegakan hukum di Indonesia.