Setiap bulan Agustus, kita terbiasa mendengar pidato-pidato yang menyebut guru sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa." Kata-kata itu indah, penuh hormat, dan selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Namun, di balik gemuruh tepuk tangan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, ada pertanyaan yang tak kunjung terjawab: sudah sejauh mana negara menepati janjinya kepada para guru?
Janji yang Terus Bergema
Sejak dulu, guru selalu dijanjikan kehidupan yang layak, kesejahteraan yang memadai, dan posisi terhormat dalam pembangunan bangsa. Program sertifikasi, tunjangan profesi, hingga pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK kerap digaungkan sebagai bukti kehadiran negara. Di atas kertas, semuanya tampak progresif.
Namun, benarkah janji-janji itu sudah sampai ke ruang-ruang guru di pelosok negeri? Atau justru baru berhenti di meja-meja birokrasi dan layar presentasi pejabat?
Realitas di Lapangan yang Masih Timpang
Berbicara tentang nasib guru di Indonesia, kita tidak bisa menutup mata dari kesenjangan yang masih menganga. Di kota-kota besar, guru mungkin sudah menikmati akses internet cepat, tunjangan yang cair tepat waktu, dan fasilitas sekolah yang memadai. Tapi di banyak pelosok, cerita yang terdengar jauh berbeda.
Masih banyak guru honorer yang digaji jauh di bawah upah minimum, bahkan ada yang dibayar tidak lebih dari sekadar "uang lelah." Mereka mengabdi bertahun-tahun dengan status tidak jelas, berharap ada kejelasan dari pemerintah. Sementara itu, guru PNS di daerah terpencil harus berjuang melawan akses jalan rusak, listrik terbatas, dan minimnya dukungan pelatihan.
“Saya mengajar karena panggilan hati. Tapi jujur, ada masa-masa saya bertanya, sampai kapan saya harus bertahan?” ujar seorang guru honorer di sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, yang sudah mengabdi lebih dari delapan tahun.
Kalimat seperti ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah cermin bahwa negara belum sepenuhnya hadir di ruang-ruang terdalam dunia pendidikan.
Antara Panggilan Hati dan Tuntutan Hidup
Guru sering kali berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjadi teladan, sabar, dan penuh dedikasi. Di sisi lain, mereka juga manusia biasa yang butuh makan, butuh biaya untuk anak, butuh kepastian untuk masa tua. Ketika janji negara tidak kunjung datang, panggilan hati itu perlahan-lahan tergerus oleh tuntutan hidup yang semakin keras.
Kita tidak bisa selamanya berharap guru bertahan hanya dengan kata "ikhlas." Ikhlas memang bagian dari jiwa seorang pendidik, tapi ikhlas tidak boleh dijadikan alasan oleh negara untuk menunda-nunda kewajibannya. Menuntut kesejahteraan bukanlah tanda guru kehilangan panggilannya. Justru sebaliknya, kesejahteraan adalah bentuk penghormatan terhadap profesi yang sangat menentukan masa depan bangsa.
Momen Kemerdekaan untuk Berpihak
HUT ke-81 RI ini seharusnya menjadi momen untuk bertanya ulang: sudahkah kita memerdekakan guru? Atau justru kita hanya merayakan kemerdekaan secara simbolik, sementara mereka yang berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa masih terjajah oleh ketidakpastian?
Pemerintah perlu berhenti menjadikan kesejahteraan guru sebagai wacana tahunan yang hanya ramai saat perayaan hari besar. Kebijakan harus betul-betul menyentuh: percepatan pengangkatan honorer, transparansi tunjangan, serta perlindungan bagi guru-guru yang bertugas di daerah tertinggal.
Kita juga perlu menyadari bahwa kualitas pendidikan tidak akan pernah melompat jauh jika gurunya masih disibukkan oleh urusan perut dan status kepegawaian. Guru yang sejahtera akan mengajar dengan tenang. Guru yang tenang akan melahirkan generasi yang tangguh.
Akhirnya, Merdeka untuk Siapa?
Di ujung kemerdekaan yang ke-81 ini, kita perlu jujur: merdeka tidak boleh berhenti pada seremoni. Merdeka harus sampai ke ruang guru, ke sekolah-sekolah pelosok, dan ke dalam sistem yang selama ini sering kali abai terhadap para pendidiknya.
Sebab, selama nasib guru masih digantung di ujung harapan, selama itu pula Indonesia belum sepenuhnya merdeka.
Penulis: Uznul Zakarina
